- Jaga Stabilitas Pasokan Energi Domestik, Menteri Bahlil Kawal Diplomasi Energi dengan Rusia
- Ekspor Riau Menguat Ditopang Lemak dan Minyak Nabati
- Pemerintah Tawarkan 10 Area Potensi Blok Migas Baru Hasil Studi Terbaru
- Perang Timur Tengah Memanas, Bahlil Ungkap Asal Impor Migas Indonesia
- Perusahaan Hashim Resmi Investasi di Proyek Migas Anambas Kepri
- Target naik 50 Persen, SKK Migas Uji Coba Injeksi Kimia di Lapangan Meruap
- Safari Ramadan di Tapung Hilir, Riau Petroleum Rokan Bantu Tiga Masjid
- Pj Sekda Kampar Sambut Audiensi PHR terkait Task Force Komsos
- EMP Temukan Cadangan Minyak di Pangkalan Kuras Pelalawan
- Laba Bersih EMP Naik 21 Persen Menjadi Rp1,6 Triliun pada 2025
BPH Migas Pastikan Pasokan BBM di Wilayah Bencana Terkendali
Berita Populer
- Daftar Lengkap Jurusan yang Dibutuhkan TNI Terkait Rekrutmen Calon Perwira Prajurit Karir 2018
- Ikan Asin Bukan Makanan Orang Miskin
- Masalah Pribadi Jadi Alasan Siswa SMP di Pekanbaru Sayat Tangan, Bukan karena Minuman Energi
- Satu Situs KPU Kampar Diduga Diretas, Satu Lainnya Tidak Bisa Diakses
- Polisi Dumai Sita 5 Butir Ekstasi dari Kotak Rokok dan Ciduk Dua Pelaku
Berita Terkait
- Masyarakat di Sepanjang Aliran Sungai Kampar Harus Waspada, Sore Ini Pintu Pelimpahan Dibuka 80 Cm L0
- Terbukti Melakukan Korupsi Tiga Terdakwa Divonis 4 Tahun Penjara0
- Antisipasi Banjir di Bangkinang, Pemkab Kampar Akan Tambah Jalur Pembuangan Air0
- Harga Sembako di Tembilahan Normal Jelang Natal dan Tahun Baru 2019, Ini Daftarnya0
- Hasil SKD CPNS Kota Dumai 2018 Resmi Diumumkan Pemko Dumai Melalui Link Ini0
MIGASNEWS.CO, SUMATRA - Ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian utama Pemerintah. Pemerintah juga telah memberi keringanan untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk daerah terdampak bencana.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan, keringanan tersebut diperlukan untuk mempercepat proses penanganan bencana, mulai dari pembukaan akses jalan, evakuasi, hingga distribusi logistik.
“Prioritas penanganan di wilayah bencana salahsatunya adalah pemulihan ketersediaan energi seperti BBM. Hingga Kamis, 4 Desember 2025, stok BBM di wilayah Marketing Operation Region (MOR I) yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau dalam keadaan cukup,” ujar Wahyudi, di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Wahyudi memaparkan, berdasarkan data per 5 Desember 2025, dari 75 SPBU terdampak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, saat ini 48 SPBU berangsur mulai beroperasi dan 27 SPBU belum beroperasi.
Upaya yang dilakukan untuk mendorong kelancaran distribusi BBM di wilayah Aceh, antara lain dengan skema Alternative & Emergency Supply (AE Supply). Wilayah Pidie Jaya, Pidie dan Bireun yang sebelumnya disuplai dari Fuel Terminal (FT) Lhokseumawe, dipindahkan ke FT Krueng Raya karena jalur terputus akibat banjir.
Selain itu, BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga juga memetakan SPBU prioritas, memastikan SPBU tidak mengalami kehabisan stok BBM secara bersamaan di wilayah yang berdekatan, dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pengamanan antrian di SPBU. “Dilakukan penyiapan modular di wilayah yang masih terisolir, juga menyiapkan mobil tangki yang siap siaga di SPBU terdekat yang tidak terdampak untuk terus melayani kebutuhan BBM di lokasi,” papar Wahyudi.
Sementara di Provinsi Sumatera Utara, mitigasi dan tindak lanjut yang dilakukan adalah AE Supply FT Medan dari FT Lhokseumawe, Integrated Terminal (IT) Dumai, FT Siantar, dan FT Kisaran. Dilakukan juga penambahan mobil tangki dari Dumai ke bagian selatan dan utara Sibolga, yaitu Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Tapanuli Utara.
“Untuk Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolir, mitigasinya adalah emergency supply ke Sitoli dari Teluk Kabung dengan menggunakan kapal, memberikan BBM ke Pemerintah daerah serta Aparat Penegak Hukum untuk alat berat dan transportasi penanggulangan bencana, serta penambahan mobil tangki dan awak mobil tangki ” tambahnya.
Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat, tidak terdapat SPBU yang terdampak. Langkah untuk mendukung distribusi BBM yang dilakukan adalah dengan skema Regular, Alternative, & Emergency (RAE) supply dari FT Siak ke 5 SPBU di wilayah Lima Puluh Kota yang biasanya dari IT Teluk Kabung.
“Juga dilakukan pemetaan SPBU prioritas, meningkatkan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga serta dengan Aparat Penegak Hukum untuk pengamanan di SPBU. Penambahan mobil tangki dan awak mobil tangki sebanyak 17 unit yang masing-masing berkapasitas 16 KL, serta optimalisasi mobil tangki 8 KL pada wilayah Kabupaten Pasaman,” pungkas Wahyudi. (mm)
