Supaya Tepat Sasaran, BPH Migas Ajak Mahasiswa Kawal Penyaluran BBM Subsidi

MIGASNEWS, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong partisipasi aktif mahasiswa mengawal penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pengawasan partisipatif menjadi penting seiring meningkatnya disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi.

“Saya titip kepada seluruh mahasiswa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama bahu-membahu mengawal kuota BBM subsidi yang telah dialokasikan pemerintah agar penyalurannya berjalan efektif, tepat sasaran, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang berhak,” ungkap Kepala BPH Migas Wahyudi Anas saat menjadi narasumber Forum Diskusi Energi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Wahyudi menjelaskan, BBM subsidi merupakan bentuk keberpihakan negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Kategori penerima subsidi juga telah ditetapkan oleh Pemerintah. Jika subsidi dimanfaatkan oleh golongan yang tidak berhak, maka hak masyarakat penerima subsidi akan berkurang. Pengurus dan anggota HMI juga memiliki peran untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, agar terwujud kemandirian dan swasembada energi nasional.

“Karena itu, pengawasan (penyaluran BBM subsidi) harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. BPH Migas bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, Badan Usaha, Aparat Penegak Hukum, serta masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan setiap liter BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Wahyudi.

Selanjutnya, dalam diskusi yang mengangkat tema “Ketahanan Energi Nasional di Sektor Hilir: Peran Pemuda dalam Mengawal Keadilan Distribusi Energi”, Wahyudi menegaskan bahwa keadilan distribusi energi juga dilaksanakan melalui pemerataan akses energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Pemerintah terus mengawal pelaksanaan Program BBM Satu Harga sebagai wujud kehadiran negara dalam menyediakan akses energi yang berkeadilan bagi masyarakat di wilayah 3T,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyudi mengapresiasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) atas penyelenggaraan Forum Diskusi Energi yang membahas isu strategis ketahanan energi nasional di sektor hilir migas.

“Forum ini menjadi ruang dialog yang positif antara pemerintah dan generasi muda. Kami mengapresiasi komitmen HMI untuk bersama-sama mengawal penyaluran BBM subsidi agar masyarakat memperoleh pelayanan energi secara optimal,” ujar Wahyudi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Patijaya menegaskan, pengawasan penyaluran BBM subsidi memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

“Seluruh pihak ikut berperan dalam mengamankan penyaluran BBM subsidi. Aparat penegak hukum, BPH Migas, pemerintah daerah, dan Komisi XII DPR RI terus bersinergi untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, pengawasan tersebut harus dilakukan secara konsisten agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk mencari keuntungan dari selisih harga BBM subsidi. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar subsidi energi tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan gas (Hiswana Migas) Rachmad Muhamadiyah menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk selalu patuh terhadap aturan yang berlaku.

“Mengenai keandalan distribusi energi secara riil di masyarakat, Hiswana Migas adalah ujung tombaknya di lapangan. Oleh karena itu, sebagai mitra strategis, kami berkomitmen penuh untuk selalu patuh dan mengawal setiap regulasi serta standar operasional yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Rachmad.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menilai subsidi energi merupakan kebijakan yang sangat strategis karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas sekaligus berdampak terhadap pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi perlu menjadi perhatian bersama agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. HMI juga mendukung untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, serta mendorong swasembada energi.

Forum Diskusi Energi ini juga turut dihadiri oleh Vice President Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga Windrian Kurniawan dan Ketua Bidang ESDM PB HMI Rizki Alif Maulana, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. (FSY/SP)