Diduga Sebabkan Inflasi, Pemko Pekanbaru Koordinasi ke Pertamina untuk Kelancaran Pasokan Solar

MIGASNEWS.CO, PEKANBARU - Kelangkaan pasokan BBM menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Pemko turut menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu inflasi.

Kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya biaya distribusi dan harga sejumlah komoditas di pasaran.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan, persoalan kelangkaan solar menjadi salah satu pembahasan dalam rapat pengendalian inflasi. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas) yang disebabkan oleh banyaknya dan cepatnya uang yang beredar sehingga memicu kenaikan harga barang-barang.

Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menyebabkan biaya operasional angkutan meningkat.

"Kelangkaan solar menjadi salah satu penyebab inflasi. Kami melihat antrean di beberapa SPBU di Pekanbaru sangat panjang," kata Jamal, Selasa (14/7/2026).

Bahkan, ada kendaraan barang yang harus menunggu hingga lima jam untuk mengisi BBM. Kondisi ini tentu meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Pekanbaru meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berkoordinasi dengan Disperindagkop UKM Provinsi Riau serta PT Pertamina agar, pasokan BBM solar kembali normal.

"Kami meminta Disperindag berkoordinasi dengan Disperindagkop UMK Provinsi Riau untuk menanyakan kepada Pertamina. Supaya, pasokan solar tidak lagi mengalami kelangkaan," ucap Jamal.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, kelangkaan solar justru lebih banyak terjadi di wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

Sementara di daerah lain seperti Medan dan Sumatera Barat, kondisi serupa tidak terlalu menjadi persoalan. Berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS), kuota solar untuk Provinsi Riau sebenarnya dinilai mencukupi.

"Menurut informasi dari BPS, kuota solar untuk Riau sebenarnya cukup. Persoalannya sekarang, kemana distribusi solar tersebut. Hal inilah yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang," jelas Jamal.

Ia menilai diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pertamina bersama instansi terkait perlu duduk bersama untuk mengevaluasi sistem distribusi solar.

Hal ini mengingat laporan menyebutkan kuota tersedia, namun di lapangan masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh BBM tersebut.

"Kalau memang kuota untuk Riau mencukupi, tentu distribusinya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti karena menjadi salah satu faktor yang memengaruhi inflasi di Kota Pekanbaru," katanya lagi. (FSY/SP)