UPDATE
- Pemerintah Sesuaikan Lagi Harga BBM, Harga Pertamax di Riau Turun Jadi Rp16.650 per Liter
- Gelar Pertandingan Olahraga, PWI Riau Perkuat Sinergi dengan SKK Migas Sumbagut dan EMP Bentu
- Berkah PHR Dampingi UMKM, Produk Koperasi Pucuk Rebung Tembus Pasar Internasional
- Tampil di Forum Seskoau, Bupati Afni Uraikan Peran Strategis Siak Bagi Ketahanan Energi Nasional
- Semester I/2026, Pertamina Hulu Energi Produksi Minyak dan Gas 935.000 Barel Per Hari
- Pemprov Jambi Tunggu Izin 4 BUMD Kelola Sumur Minyak Masyarakat
- 700 Kilang Minyak Ilegal 6 Wilayah, Berpotensi jadi Ancaman Serius Lifting Nasional
- Kuatkan Literasi Pendidikan, Pertamina EP Lirik Field Dirikan Rumah Baca Lilac di Inhu
- Ekonom Unri Kaji Soal PI Migas 10%, Dahlan: Dana Itu Bukan ‘’Amplop’’ yang Dibagi-bagi
- Permintaan Meningkat 20 Persen, Pertamina Tambah Pasokan Biosolar di Riau
Provinsi Riau
Tinjau Remediasi TTM, PHR dan Komisi III DPRD Riau Perkuat Sinergi Pemulihan Lingkungan
Seluruh tahapan pengerjaan di lapangan dilakukan dengan pengawasan ketat, baik dari sisi teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas.
Berita Populer
- Daftar Lengkap Jurusan yang Dibutuhkan TNI Terkait Rekrutmen Calon Perwira Prajurit Karir 2018
- Ikan Asin Bukan Makanan Orang Miskin
- Masalah Pribadi Jadi Alasan Siswa SMP di Pekanbaru Sayat Tangan, Bukan karena Minuman Energi
- Satu Situs KPU Kampar Diduga Diretas, Satu Lainnya Tidak Bisa Diakses
- Polisi Dumai Sita 5 Butir Ekstasi dari Kotak Rokok dan Ciduk Dua Pelaku
Berita Terkait
- Atraksi Silat di Siak Sambut Kedatangan Rombongan Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia0
- PN Bengkalis Surati Kejagung karena Tuntutan Tiga Terdakwa 55 Kg Sabu Tak Juga Dibacakan0
- Polisi Masih Selidiki Kasus Temuan Mayat di Perairan Bengkalis0
- Imbau Peserta Ujian SKB Lihat Portal Web, BKPSDM Inhil: 13 Peserta Belum Daftar Ulang0
- Masyarakat di Sepanjang Aliran Sungai Kampar Harus Waspada, Sore Ini Pintu Pelimpahan Dibuka 80 Cm L0
MIGASNEWS.CO, PEKANBARU - Komisi III DPRD Provinsi Riau bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan peninjauan lapangan terkait progres pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di area operasi WK Rokan hari ini, Rabu (1/7/2026).
Kunjungan ini merupakan langkah sinergi strategis untuk memastikan pengerjaan proyek lingkungan ini memenuhi baku mutu ekologis sekaligus menjadi katalisator bagi pengembangan potensi ekonomi daerah di wilayah operasional.
Bagi DPRD Riau, pengawasan langsung di lokasi ini menunjukkan fungsi legislatif dalam memastikan proyek strategis memberikan multiplier effect yang nyata bagi Provinsi Riau. Dengan memastikan pemulihan lahan berjalan optimal, DPRD mendukung lahan tersebut kembali menjadi aset produktif bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah.
Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, menyampaikan "DPRD Riau berkomitmen mengawal keberhasilan program pemulihan lingkungan ini. Kami melihat kesungguhan PHR dalam menjalankan roadmap pemulihan hingga 2030. Sinergi ini akan kami perkuat agar setiap kendala di lapangan teratasi secara kolaboratif, sehingga target pemulihan lahan mencapai sasaran lingkungan sekaligus membawa nilai tambah keekonomian yang signifikan bagi masyarakat Riau."
VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, menegaskan nilai strategis kolaborasi ini. “Kunjungan ini memperkuat transparansi kami kepada mitra kerja di DPRD Riau. Penanganan TTM merupakan mandat negara melalui SKK Migas untuk menuntaskan tanggung jawab pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja Rokan.”
Ovu menambahkan, hingga saat ini 20 lokasi telah selesai dipulihkan, sementara 43 lokasi lainnya berjalan aktif. “Kami terus memastikan seluruh proses ini berjalan selaras dengan standar lingkungan yang tinggi, guna menjaga operasional migas tetap menjadi penggerak ekonomi utama di Provinsi Riau”, tegasnya.
Hingga saat ini, PHR telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Seluruh tahapan pengerjaan di lapangan dilakukan dengan pengawasan ketat, baik dari sisi teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas. PHR dan DPRD Riau sepakat untuk terus mengedepankan koordinasi intensif guna memastikan keberlanjutan program, keterlibatan potensi ekonomi lokal, serta kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. (FSY/SP)
Epaper
Pekanbaru
