Soal Krisis Solar di Riau, Pengamat Unri: Ini Akibat ’’Price Ceiling’’, Buka

MIGASNEWS.CO, RIAU - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar terus terjadi disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pekanbaru, Riau. Antrean kendaraan, terutama truk dan bus, terlihat mengular hingga ratusan meter di beberapa titik seperti Garuda Sakti, SM Amin, dan Soekarno-Hatta.

Pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Riau (Unri), Dahlan Tampubolon, menilai fenomena ini bukanlah antrean biasa. Menurutnya, ini price ceiling dimana pemerintah patok harga jual Bio Solar di SPBU di bawah harga pasar.

"Pemerintah memang ingin membantu rakyat dengan menahan harga tetap murah. Tapi teori ekonomi bilang, kalau harga ditahan di bawah titik keseimbangan, yang terjadi pasti permintaan melonjak tapi pasokan terbatas. Makanya antreannya panjang sekali," ujar Dahlan, Kamis 17 September 2025 lalu.

Dahlan menjelaskan, saat ini terjadi ketidakcocokan antara pasokan yang direncanakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil di lapangan. Meskipun Pemprov dan Pertamina mengklaim kuota aman dan sudah menambah pasokan 20 persen, faktanya Riau masih kekurangan sekitar 99.700 KL Bio Solar. Kebutuhan ini melonjak akibat musim panen sawit dan meningkatnya arus logistik di Pekanbaru.

"Kuotanya kaku, tapi kebutuhan di lapangan itu elastis. Jadi ya jebol," jelasnya.

Dahlan juga menyoroti masalah salah sasaran dalam penyaluran solar subsidi. Menurutnya, solar bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi truk logistik, bus rakyat, dan nelayan. Namun, di lapangan, mobil-mobil mewah seperti Pajero dan Fortuner ikut mengantri.

"Ini namanya moral hazard. Mereka sebenarnya mampu beli Dexlite, tapi karena solar subsidi jauh lebih murah, mereka ikut antre. Ini memanfaatkan celah lemahnya pengawasan MyPertamina. Akibatnya, subsidi yang harusnya untuk orang miskin, malah dinikmati orang kaya. Kuota cepat habis," tegasnya.

Dampak dari antrian panjang ini tidak hanya dirasakan oleh para sopir. Dahlan menghitung, sopir truk yang mengantri 6-10 jam kehilangan kesempatan untuk mengangkut sawit. Jika satu rit angkutan bernilai Rp800 ribu, maka kerugian akibat antrian bisa mencapai angka tersebut, belum termasuk biaya makan dan rokok selama menunggu.

"Kerja 25 hari jadi cuma 18 hari efektif. Dapur pun terganggu," ujarnya.

Selain itu, ada dampak negatif bagi pihak ketiga atau negative externality. Toko, ruko, dan warung kopi di sekitar SPBU ikut merugi karena akses jalan tertutup truk, debu tebal, dan macet. Pembeli enggan datang, sehingga pendapatan mereka menurun drastis.

"SPBU untung karena ramai, tapi tetangga sekitar justru buntung," kata Dahlan.

Antrean yang memakan badan jalan juga menciptakan efek bottleneck. Jalan yang seharusnya bisa dilalui 1.000 kendaraan per jam, hanya mampu menampung 300 kendaraan. Ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat karena waktu terbuang, BBM terbuang sia-sia, dan produktivitas kota menurun.

Kelangkaan barang subsidi tambahnya juga memicu perilaku mencari keuntungan (rent-seeking). Dahlan menyebut, ada oknum yang sengaja mengantre, menampung solar dalam jerigen, lalu menjualnya kembali ke industri dengan harga non-subsidi. Selisih harga yang besar menjadi insentif bagi praktik nakal ini.

"Makanya Disperindag Pekanbaru sampai harus sidak bawa polisi dan kejaksaan karena ada indikasi penimbunan. Selama selisih harga solar subsidi dan industri masih jauh, praktik ini akan terus ada," paparnya.

Dahlan menilai, langkah Pemprov dan Pertamina yang hanya menambah pasokan 20 persen dan menjanjikan stok aman hanyalah kebijakan reaktif. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah koreksi mekanisme harga dan perbaikan sistem targeting.

"Kalau kuota tidak ditambah permanen dan pengawasan tidak digital beneran, drama ini akan tayang ulang setiap tahun saat peak logistik," ujarnya.

Ia mengusulkan beberapa solusi, antara lain segmentasi pasar yang tegas, truk dan bus boleh pakai solar subsidi, mobil pribadi mewah wajib pakai Dexlite, dan sistem MyPertamina dikunci berdasarkan nomor polisi (Nopol). Selain itu, perlu ada manajemen buffer stock, misalnya tidak membongkar solar pada jam 5 sore saat jam pulang kantor, tetapi digeser ke jam 10 malam.

"SPBU juga wajib menyediakan kantong parkir antrian di dalam area, jangan di bahu jalan, supaya ruko sekitar tidak jadi korban. Kalau ini jalan, baru antrean tidak jadi hantu tahunan di Pekanbaru," pungkasnya. (FSY/SP)