BBM Biosolar B50 Masuk Pasaran, GAPKI Minta Pemerintah Mantabkan Sebelum Terapkan B60

MIGASNEWS.CO, NASIONAL - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan mandatori BBM Biodiesel B60 yang ditargetkan mulai berlaku Januari 2027. Pemerintah dinilai perlu terlebih dahulu memastikan pelaksanaan BBM B50 berjalan optimal.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan penerapan B50 sepanjang 2026 sejauh ini tidak menghadapi kendala berarti. Selain pasokan bahan baku crude palm oil (CPO) masih mencukupi, penerapan B50 juga masih berada dalam masa transisi.

Namun, persoalan kapasitas produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) perlu menjadi perhatian. Menurut Eddy, utilisasi kapasitas produksi FAME saat ini baru berada di kisaran 70-80% dari kapasitas maksimal.

Dampaknya, kata dia, baru akan lebih terlihat pada 2027 ketika kebutuhan bahan baku biodiesel semakin besar.

Eddy menilai 2027 justru menjadi tahun yang perlu diantisipasi. Tantangannya bukan hanya terkait rencana penerapan B60, tetapi juga kemampuan mempertahankan pasokan sawit untuk memenuhi kebutuhan B50.

Dia menjelaskan, dampak El Nino telah menghambat proses pemupukan di sejumlah wilayah perkebunan kelapa sawit. Meski demikian, beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan sebagian Kalimantan Utara masih mendapatkan hujan sehingga dampaknya terhadap produksi tidak separah perkiraan awal.

"Proyeksi awal sempat memperkirakan penurunan produksi sampai 5 juta ton. Tapi berdasarkan laporan terbaru, penurunannya diperkirakan sekitar 3 juta ton," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (10/9/2026).

Produksi sawit Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 32 juta ton. Sementara produksi 2026 diperkirakan relatif sama atau sedikit meningkat.

Dengan kondisi tersebut, produksi pada 2027 diproyeksikan bisa turun menjadi sekitar 27 juta ton. Angka itu pun masih dengan asumsi kebutuhan biodiesel berada pada level B50.

Eddy juga mengingatkan risiko terhadap penerimaan dana pungutan ekspor atau levy sawit. Penurunan produksi akan berdampak terhadap volume ekspor dan pada akhirnya mengurangi penerimaan levy yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan insentif biodiesel.

Jika B60 diterapkan, tekanan terhadap volume ekspor dinilai akan semakin besar. Eddy memperkirakan ekspor sawit Indonesia berpotensi turun hingga sekitar 23 juta ton.

Menurut dia, berkurangnya pasokan sawit Indonesia untuk pasar global juga dapat mendorong kenaikan harga minyak nabati, termasuk minyak sawit.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat kembali berdampak kepada Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Kenaikan harga bukan hanya berpotensi memengaruhi minyak goreng, tetapi juga berbagai produk turunan yang menggunakan bahan baku sawit.

Di sisi lain, Eddy menyebut penggunaan B50 pada kendaraan sejauh ini tidak menunjukkan persoalan berarti. Laporan yang diterima GAPKI menunjukkan mesin kendaraan, baik kendaraan penumpang maupun truk, dapat menggunakan B50 tanpa masalah signifikan.

Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk langsung menerapkan B60.

Eddy mengatakan rencana B60 memiliki tantangan tersendiri karena formulasi biodiesel yang disiapkan tidak hanya mengandalkan CPO, tetapi juga berpotensi mengombinasikannya dengan Hydro Treated Vegetable Oil (HVO).

Perubahan komposisi tersebut, menurut dia, harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk memastikan keamanan dan kinerja mesin.

"Rasanya tidak mungkin kalau akan diterapkan di Januari 2027, rasanya tidak mungkin karena harus uji dulu," tegas Eddy.

Karena itu, GAPKI mendorong pemerintah memperkuat terlebih dahulu seluruh rantai pelaksanaan B50, mulai dari ketersediaan CPO, kapasitas produksi FAME, distribusi, hingga kesiapan teknologi kendaraan.

Setelah seluruh aspek tersebut dipastikan berjalan optimal, penerapan B60 dinilai dapat dilakukan dengan perhitungan yang lebih matang. (FSY/SP)