Blok Langgak Beralih Kelola dari BUMD Riau ke Pihak Asing, Tokoh Muda Riau Surati Menteri ESDM

MIGASNEWS.CO, RIAU - Tokoh muda Provinsi Riau Johny Setiawan Mundung mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia. Ia meminta Menteri ESDM untuk mempertahankan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak sebagai operator Wilayah Kerja (WK) Langgak.

Surat tersebut, tertangal Senin 31 Agustus 2026. Dalam surat itu, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Johny Setiawan Mundung, selaku Tokoh muda Riau, dengan ini menyampaikan permohonan dan sikap kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terkait keberlanjutan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Langgak, khususnya terhadap adanya rencana peralihan pengelolaan/operator dari PT SPR Langgak kepada Kingswood Capital Limited (KCL).

Bagi masyarakat Riau, WK Langgak bukan semata-mata persoalan investasi dan kegiatan usaha migas, tetapi memiliki nilai historis, ekonomi, dan emosional yang sangat kuat bagi daerah dan masyarakat Riau.

Kami memohon agar Menteri ESDM mempertahankan PT SPR Langgak sebagai operator WK Langgak. Keberadaan PT SPR Langgak merupakan bagian dari perjuangan panjang masyarakat dan Pemerintah Provinsi Riau untuk memperoleh ruang pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah Riau.

Karena itu, keberadaan SPR Langgak tidak dapat dilihat semata-mata dari perspektif bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan perjuangan masyarakat Riau untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kekayaan alam di daerahnya sendiri.

Kami juga memohon kepada Bapak Menteri ESDM untuk mendengarkan dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh suara tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, dan elemen masyarakat Riau sebelum mengambil keputusan terkait masa depan WK Langgak.

Setiap kebijakan mengenai wilayah kerja migas yang memiliki nilai strategis bagi daerah semestinya mempertimbangkan aspek historis, kepentingan daerah, manfaat ekonomi bagi masyarakat, keberlanjutan pengelolaan, serta aspirasi publik yang berkembang di Riau.

Kami memahami bahwa pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi harus memenuhi aspek profesionalitas, efisiensi, kepastian investasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kami berpandangan bahwa kepentingan investasi tidak semestinya mengesampingkan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat.

Apabila terdapat evaluasi terhadap kinerja PT SPR Langgak, kami meminta agar evaluasi tersebut dilakukan secara terbuka, objektif, terukur, dan transparan, serta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Riau untuk memperoleh penjelasan yang memadai.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak Menteri ESDM Republik Indonesia untuk meninjau kembali setiap rencana peralihan operator WK Langgak kepada pihak lain, termasuk kepada Kingswood Capital Limited (KCL), sampai seluruh aspek kepentingan masyarakat Riau, manfaat ekonomi daerah, dasar hukum, rekam jejak pengelolaan, serta proses pengambilan keputusan dapat dijelaskan secara terbuka. Kami juga mendorong agar Pemerintah Pusat membuka ruang dialog bersama Pemerintah Provinsi Riau, PT SPR Langgak, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan WK Langgak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai masyarakat Riau. Kami berharap Menteri ESDM dapat menjaga semangat perjuangan masyarakat Riau dan mempertahankan PT SPR Langgak sebagai operator WK Langgak, sehingga pengelolaan sumber daya alam tersebut tetap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, daerah, dan negara. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Menteri, kami sampaikan terima kasih. (FSY/SP)