Usut Kebocoran BBM Subsidi, DPRD Riau Setujui Usulan Pembentukan Satgas Terpadu

MIGASNEWS.CO, RIAU – Usai melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, DPRD Provinsi Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dan kebocoran distribusi Solar subsidi.

Usulan tersebut dibahas dalam rapat Komisi IV DPRD Riau di Pekanbaru, Rabu (23/9/2026). Rapat digelar merespons antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, Komisi IV DPRD Riau, serta perwakilan GMKR, GEMA, LMB, Hiswana Migas Riau, TNI dan Polri.

Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan mengatakan, pihaknya akan segera menyurati Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait untuk mendorong pembentukan Satgas tersebut.

"Secepat mungkin akan disuratin Pak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan dinas terkait untuk pembentukan itu. Tentu nanti melibatkan diskusi dengan Forkopimda dan instansi terkait," kata Parisman, Rabu (23/9/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Riau Ma'mun Solikhin berharap Satgas tersebut dapat segera terbentuk. Menurutnya, persoalan kelangkaan dan antrean Solar subsidi sudah dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

"Kalau kita berharap memang semakin cepat semakin bagus, karena kelangkaan ini kita rasakan sehari-hari. Sampai sekarang belum juga terurai masalahnya," katanya.

Ma'mun mengatakan, persoalan distribusi Solar subsidi tidak bisa diselesaikan jika masing-masing instansi bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk mengurai persoalan mulai dari hulu hingga hilir.

DPRD Riau juga menyoroti disparitas harga antara Solar subsidi dengan BBM nonsubsidi seperti Dexlite. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong pergeseran konsumsi.

Selain itu, penggunaan sistem barcode untuk pembelian Solar subsidi juga dipertanyakan setelah ditemukan kendaraan jenis Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner yang disebut masih dapat mengakses BBM subsidi.

"Yang kita heran mengapa mobil-mobil bagus lolos di barcode-nya juga," ujar Ma'mun.

Dia juga mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan penyalahgunaan Solar subsidi oleh sektor industri skala besar. Peralatan berat, mesin pabrik hingga dugaan praktik "pelangsiran" BBM menggunakan kendaraan tertentu turut menjadi perhatian.

"Berita-berita dari bawah ini bahwa ini dibacking aparat dan sebagainya. Makanya kita undang tadi dari Polda sampai TNI, semua matra kita undang," tuturnya.

Terkait wacana penambahan kuota Solar subsidi, DPRD Riau memilih untuk menunda usulan tersebut sebelum dilakukan audit dan penertiban distribusi.

Ma'mun menilai penambahan kuota tidak akan menyelesaikan persoalan jika kebocoran dan dugaan penyelewengan di lapangan belum ditemukan.

"Teman-teman yang lain, ini tidak perlu, karena sudah cukup sebenarnya. Cuma ada penyelewengan itu," ungkapnya.

"Kalau ketemu penyelewengannya kemudian ternyata kuotanya enggak perlu ditambah pun bisa teratasi, nah itu kan lebih bagus," lanjut Ma'mun.

Selain distribusi, pengawasan di SPBU juga menjadi perhatian, termasuk kendala jaringan sistem digital dan operasional CCTV di sejumlah daerah.

Namun, Ma'mun menegaskan pengawasan tidak boleh berhenti ketika BBM subsidi sudah keluar dari SPBU.

"Kalau SPBU, ini tanggung jawabnya mulai dari titik nol. Setelah keluar ke mana-mana, dia enggak punya tanggung jawab," ulasnya. (FSY/SP)