Fiskal Menyempit di APBD 2027, Pemprov Riau Gali PAD di Tengah Penurunan Dana Transfer Pusat

MIGASNEWS.CO, RIAU - Pemerintah Provinsi Riau terus mematangkan strategi kemandirian fiskal guna menghadapi tantangan anggaran pada tahun mendatang. Langkah ini menjadi sorotan utama dalam kebijakan anggaran daerah yang dirancang agar lebih tahan terhadap fluktuasi dana dari pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau. Rapat penting ini mengagendakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 pada Senin, (9/11/2026).

Dalam pemaparannya, Syahrial menjelaskan bahwa rancangan pendapatan daerah dipatok pada angka 10,07 dengan porsi signifikan yang bertumpu pada kekuatan lokal. Pemerintah daerah berupaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menjaga stabilitas keuangan.

"Tadi pendapatan kita itu kita rancang di 10,07 T dan di strukturnya tadi kita lihat 6 lebih ya. 6 lebih itu 6,3 atau 6,3 itu kita upayakan maksimal dari pendapatan asli daerah kita," ungkap Syahrial Abdi.

Ia merinci bahwa struktur pendapatan saat ini menunjukkan ketergantungan yang semakin mengecil terhadap dana dari pusat. Berdasarkan rasio yang ada, dana transfer pusat kini hanya menyumbang sekitar 30% untuk memperkuat total pendapatan daerah.

Kendati demikian, pihak eksekutif tidak tinggal diam terhadap hak-hak finansial daerah yang belum tersalurkan secara penuh. Pemerintah Provinsi Riau terus aktif berkoordinasi agar kekurangan bayar dari pusat dapat terus disalurkan secara bertahap.

Syahrial menambahkan bahwa pemerintah pusat menunjukkan itikad baik melalui penyaluran dana dalam bentuk angsuran. Skema pembayaran ini tentu disesuaikan secara proporsional dengan kemampuan keuangan pusat yang ada saat ini.

Fokus pembangunan diarahkan pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada serta perbaikan terhadap fasilitas yang mendesak. Selain itu, pemerintah tetap menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan sanitasi permukiman.

Syahrial mengatakan, rancangan APBD 2027 telah disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang tertuang dalam nota kesepakatan KUA-PPAS.

"Angka yang kita sampaikan dalam rancangan APBD ini tidak mengalami perubahan dari kesepakatan awal. Semuanya sudah dibahas dan disepakati bersama dalam KUA-PPAS," ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, keseimbangan pembangunan di setiap daerah tetap menjadi perhatian.

"Dengan kondisi fiskal yang terbatas, tahun ini kita lebih fokus menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Kita mengutamakan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada serta perbaikan terhadap hal-hal yang memang mendesak," jelasnya.

Selain itu, pemenuhan pelayanan dasar masyarakat juga tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

"Standar pelayanan minimal tetap kita jaga, terutama untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sanitasi permukiman. Ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap terpenuhi," katanya.

Terkait kewajiban keuangan daerah, Syahrial menyebutkan bahwa pemerintah berupaya menyelesaikan sisa pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya.

"Kita berupaya agar sisa kewajiban kepada pihak ketiga, terutama kontraktor dari tahun sebelumnya, bisa diselesaikan pada tahun berjalan. Kalau masih ada yang belum tuntas, tentu akan menjadi kewajiban yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya," ungkapnya.

Dari sisi pendapatan, PAD Provinsi Riau dirancang sebesar Rp10,07 triliun. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sehingga pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

"Kita terus mengupayakan agar hak-hak daerah dari pemerintah pusat yang belum disalurkan bisa direalisasikan, termasuk melalui mekanisme pembayaran secara bertahap atau angsuran," tambahnya.

Sementara itu, terkait belanja pegawai, Pemprov Riau berupaya menjaga proporsinya agar tidak melebihi 30 persen pada 2027. Langkah tersebut dilakukan agar belanja daerah tetap memberikan ruang bagi kegiatan pembangunan dan perputaran ekonomi masyarakat.

"Kita tetap menjaga supaya belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen. Memang ada toleransi sampai 32 persen, tetapi kita berupaya tetap pada batas 30 persen agar belanja lainnya juga bisa berjalan dan memberikan dampak terhadap ekonomi kerakyatan," tuturnya.

Untuk realisasi APBD 2026, Syahrial menegaskan bahwa salah satu fokus pemerintah adalah menuntaskan sisa pembayaran kepada pihak ketiga, khususnya kontraktor yang masih memiliki hak pembayaran dari pekerjaan tahun anggaran 2024 dan 2025.

"Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kewajiban-kewajiban tahun sebelumnya ini bisa diselesaikan. Kita ingin sisa pembayaran kepada pihak ketiga dapat dituntaskan sehingga tidak terus menjadi beban pada tahun berikutnya," ujarnya lagi. (FSY/MCR)