Diskominfotik Riau Sampaikan Kajian Tolok Ukur Pembangunan Riau, Mulai dari Ketenagakerjaan dan IPM

MIGASNEWS.CO, RIAU - Pemprov Riau terus mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan data dan indikator yang terukur. Penggunaan data statistik dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau Ermila Roza, Jumat (6/11/2026).

"Kondisi ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan pembangunan daerah. Struktur penduduk bekerja dapat diketahui melalui sejumlah karakteristik, mulai dari lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan, tingkat pendidikan hingga jumlah jam kerja selama seminggu terakhir," katanya.

Penduduk bekerja merupakan orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan maupun keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.

Data ketenagakerjaan tersebut diperoleh melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tahun ini, survei ini dilakukan empat kali dalam setahun, yakni pada Februari, Mei, Agustus, dan November. Dengan demikian, publikasi data ketenagakerjaan juga dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun.

Selain ketenagakerjaan, Ermila turut menyoroti perkembangan pembangunan manusia di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang dipaparkannya, IPM Riau pada 2025 mencapai 76,31.

"Capaian tersebut menggambarkan perkembangan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak," cakapnya.

Capaian IPM tersebut menjadi modal penting bagi Riau untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar semakin sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Pemprov Riau juga perlu memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai indikator statistik tersebut harus menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Sebab, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan persepsi, tetapi harus didukung bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Karena itu, Pemprov Riau terus mendorong pemanfaatan data dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Langkah tersebut juga menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025-2029," jelas Ermila.

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dijalankan. Tetapi, keberhasilan pembangunan juga diukur dari berbagai program yang dapat membawa perubahan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

"Setiap kebijakan harus berbasis data, setiap intervensi harus tepat sasaran, dan setiap pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Riau," sebut Ermila lagi. (MNA/SP)