UPDATE
- KAMMI Desak Keadilan DBH Migas Bagi Daerah Penghasil, DPR Diminta Bersuara
- Audensi dengan Gubernur Sulsel, DPR Terima Keluhan Beban Industri Soal Pasokan Solar
- Siak Bersiap Cari Alternatif, Bupati Afni: Kalau Minyak Habis, Kita akan Kembali ke Pesisir
- Lebih Dekat dengan Olahan Sorgum, UMKM JELITA Binaan Kilang Dumai Hadirkan Aneka Produk
- Berhasil Tingkatkan Produksi Minyak dengan Teknologi Digital Berbasis AI, PHR Raih Penghargaan
- Pahlawan Migas yang Berdarah di Rumahnya Sendiri
- Pertamina EP Rantau Optimalkan Lima Sumur Minyak, Kini Produksi Stabil 1.700 Barel Per Hari
- Plt Gubri SF Hariyanto Minta Pertamina Pastikan BBM dan LPG di Riau Kembali Lancar
- PT Pertamina EP Zona 4 Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Media di Sumsel
- Perkuat Pasokan dan Efisiensi Operasional, PT Bumi Siak Pusako dan Pertagas Jajaki Kerjasama
Jakarta
Audensi dengan Gubernur Sulsel, DPR Terima Keluhan Beban Industri Soal Pasokan Solar
Komisi VII DPR RI menyoroti beratnya beban operasional yang dihadapi pelaku industri di Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai dari tingginya kewajiban pajak hingga persoalan pasokan dan harga BBM.
Berita Populer
- Daftar Lengkap Jurusan yang Dibutuhkan TNI Terkait Rekrutmen Calon Perwira Prajurit Karir 2018
- Ikan Asin Bukan Makanan Orang Miskin
- Masalah Pribadi Jadi Alasan Siswa SMP di Pekanbaru Sayat Tangan, Bukan karena Minuman Energi
- Satu Situs KPU Kampar Diduga Diretas, Satu Lainnya Tidak Bisa Diakses
- Polisi Dumai Sita 5 Butir Ekstasi dari Kotak Rokok dan Ciduk Dua Pelaku
Berita Terkait
- Semarak Gelaran Funtastic Walk Pertamina 20180
- Ketinggian Air Capai 40 Sentimeter, Dua Desa di Kampar Riau Kembali Terendam Banjir0
- Tinggi Buka Pintu Pelimpah PLTA Koto Panjang Kembali Dibuka karena Elevasi Air Waduk di Atas Normal0
- Polisi Rohul Tembak Terduga Pelaku Pembunuhan di Asahan yang Dikhawatirkan Akan Melukai0
- Ajang Kebangkitan, Suku Talang Mamak di Inhu Kembali Gelar Gawai Gedang 20180
MIGASNEWS.CO, JAKARTA – Berbagai daerah kini mulai menyampaikan keluhan seputar masalah perkembangan usaha dan kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar. Komisi VII DPR RI menyoroti beratnya beban operasional yang dihadapi pelaku industri di Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai dari tingginya kewajiban pajak hingga persoalan pasokan dan harga BBM.
Persoalan tersebut mencuat dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI melalui audiensi bersama Pemerintah Provinsi Sulsel dan kementerian mitra, akhir pekan lalu.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengatakan pelaku industri menghadapi tekanan dari berbagai sisi, sementara pendapatan usaha cenderung menurun.
“Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” ujar Novita kepada media, Senin (12/10/2026).
Dia menyebut keterbatasan pasokan dan tingginya harga solar turut menghambat operasional sektor logistik hingga pabrik manufaktur.
Di sisi lain, pengusaha sulit menaikkan harga jual untuk menutup kenaikan biaya produksi karena daya beli masyarakat masih terbatas.
“(Mereka) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menekankan perlunya kebijakan tertulis dan standar yang jelas dari pemerintah pusat agar persoalan dunia usaha tidak berhenti pada rapat koordinasi.
“Kami mohon semuanya ada penguatan. Sudah banyak rapat koordinasi yang kita lakukan, kenapa tidak terjadi? Karena kita tidak mendapat platform standar yang baik,” kata Andi.
Komisi VII DPR RI berkomitmen membawa berbagai persoalan tersebut ke dalam agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, khususnya di kawasan Indonesia Timur. (FSY/SP)
Epaper
Pekanbaru
